Jejak Waktu — Insiden teror dan ancaman kekerasan menimpa aktivis dan jurnalis terkenal, DJ Donny, yang belakangan ini menimbulkan keprihatinan publik. Teror yang diterima berupa ancaman langsung dan pesan intimidatif melalui berbagai platform komunikasi.
DJ Donny dikenal sebagai tokoh yang aktif menyuarakan kritik terhadap praktik pelanggaran hukum dan sosial. Ancaman ini muncul menyusul sejumlah laporan investigatif yang ia lakukan, termasuk pengungkapan dugaan praktik korupsi dan pelanggaran HAM.
“Ini jelas upaya intimidasi agar saya bungkam. Tapi saya tetap akan bekerja sesuai fakta dan data yang ada,” ujar Donny dalam keterangannya kepada media, Senin (1/1/2026).
Pernyataan Usman Hamid
Ketua Kontras, Usman Hamid, mengecam keras tindakan teror ini. Menurutnya, jika kasus seperti ini berlalu tanpa pengusutan serius dari aparat penegak hukum, maka negara seolah memberikan restu terhadap intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia dan jurnalis.
Usman menambahkan, “Tidak ada ruang bagi teror atau ancaman kekerasan dalam demokrasi. Aparat harus bertindak cepat, tegas, dan transparan agar pelaku dapat diproses sesuai hukum.”
Ancaman terhadap Demokrasi dan Kebebasan Pers
Insiden ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mempengaruhi kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Aktivis dan jurnalis yang bekerja untuk mengungkap fakta kerap menghadapi risiko ancaman fisik maupun digital.
Pakar hukum menyebut, intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis dapat melemahkan sistem pengawasan sosial. Jika dibiarkan, publik akan kehilangan sumber informasi independen yang penting untuk kontrol terhadap pemerintah dan institusi publik.
Respons Aparat Penegak Hukum
Polisi telah menerima laporan terkait ancaman ini dan melakukan langkah awal berupa pengamanan pribadi DJ Donny serta penyelidikan terhadap identitas pengirim ancaman.
Kepala Divisi Humas Polri menyatakan, “Kami memandang serius setiap bentuk ancaman terhadap warga negara, terutama yang terkait aktivitas kritis dan advokasi HAM. Proses penyelidikan akan berjalan sesuai hukum yang berlaku.”
Meskipun demikian, sejumlah aktivis menilai respons aparat perlu diperkuat agar efek jera bagi pelaku teror dapat tercapai.
Dampak Psikologis dan Sosial
Teror dan ancaman terhadap DJ Donny dan aktivis lainnya juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Ancaman kekerasan dapat menimbulkan ketakutan, stres, dan kecemasan berkepanjangan.
Selain itu, adanya tekanan terhadap tokoh publik yang kritis dapat membuat masyarakat enggan bersuara atau melaporkan pelanggaran hukum, sehingga melemahkan fungsi kontrol sosial.
Seorang psikolog mengatakan, “Intimidasi semacam ini tidak hanya merugikan target langsung, tetapi juga masyarakat yang menjadi saksi. Hal ini menciptakan iklim ketakutan dan membatasi partisipasi publik.”
Seruan untuk Penegakan Hukum
Usman Hamid menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan. Aparat tidak boleh menunda penyelidikan atau mengabaikan ancaman, karena tindakan pasif akan dianggap sebagai pembiaran.
“Setiap ancaman terhadap jurnalis dan aktivis harus diproses secara hukum. Negara harus memastikan warga negara dapat beraktivitas tanpa takut intimidasi,” tegas Usman.
Kontras juga menyerukan agar lembaga independen, seperti Komnas HAM dan organisasi jurnalis, turut memantau perkembangan kasus ini. Kehadiran pengawasan eksternal penting untuk memastikan penyelidikan berlangsung objektif.
Risiko yang Mengancam Aktivis dan Jurnalis
Selain teror fisik, aktivis dan jurnalis juga menghadapi ancaman digital, seperti peretasan akun media sosial, penyebaran informasi palsu, dan doxing. Ancaman digital sering sulit dilacak, tetapi efeknya bisa sama besar dengan intimidasi langsung.
Pengamat keamanan siber menekankan bahwa perlindungan terhadap data pribadi dan komunikasi digital merupakan bagian penting dari keamanan personal bagi aktivis. Selain itu, edukasi dan teknologi keamanan digital menjadi kunci mitigasi risiko.
Tuntutan Publik dan Solidaritas
Kasus ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai kalangan, termasuk organisasi jurnalis, mahasiswa, dan lembaga HAM internasional. Mereka menekankan bahwa perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan jurnalis adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.
Beberapa organisasi bahkan mengadakan kampanye online dan konferensi pers untuk menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat dan tindakan tegas terhadap pelaku intimidasi.
Negara Harus Tegas
Teror terhadap DJ Donny dan ancaman terhadap aktivis seperti Usman Hamid bukan sekadar masalah individu, tetapi isu demokrasi dan perlindungan HAM. Jika dibiarkan tanpa pengusutan yang jelas, negara seolah memberikan restu terhadap praktik intimidasi, melemahkan kebebasan pers, dan membahayakan hak warga negara untuk bersuara.
Pihak berwenang perlu mengambil langkah cepat: mengamankan target, mengusut pelaku, dan menjamin keberlanjutan aktivitas kritis serta advokasi HAM. Dukungan publik dan pengawasan lembaga independen juga menjadi kunci agar tindakan intimidasi tidak menjadi preseden yang merusak demokrasi.
Dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan, masyarakat dapat melihat bahwa Indonesia tetap menegakkan prinsip kebebasan berekspresi, perlindungan aktivis, dan demokrasi yang sehat.