Jejak Waktu — Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar dikepung bencana alam berupa banjir bandang dan longsor akibat hujan lebat dan cuaca ekstrem. Dampaknya sangat luas: ribuan rumah terdampak, banyak warga mengungsi, akses transportasi dan komunikasi rusak, serta korban jiwa berjatuhan.
Melihat situasi yang darurat, pemerintah pusat merespons cepat. Sebagai penanggung jawab tertinggi negara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah tanggap darurat secara nasional bukan hanya menyerahkan pada pemerintah daerah guna menjamin kecepatan evakuasi, penyelamatan, dan penyaluran bantuan.
Baca juga :Gubernur Iqbal Tebar Satu Juta Ikan Bersama Wartawan Ekonomi di Meninting
Pada Jumat, 28 November 2025, Presiden Prabowo secara resmi memerintahkan percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Instruksi ini disampaikan melalui jajaran pemerintahan: pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan-badan terkait seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), militer, dan kepolisian.
Dalam arahan tersebut, semua kekuatan nasional dikerahkan: tim evakuasi, logistik bantuan, tenaga kesehatan, serta restorasi infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah menekankan pentingnya tanggap darurat secepat mungkin untuk menyelamatkan korban dan meminimalkan kerugian.
Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, pemerintah mengerahkan pasukan militer dan kepolisian, serta sarana transportasi udara termasuk pesawat Hercules dan A400 serta helikopter untuk mengirim logistik dan mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak paling parah.
Bantuan yang dikirim mencakup kebutuhan mendesak: tenda pengungsian, selimut, makanan siap saji, air bersih, perahu karet (rubber boats), peralatan komunikasi dan genset penting untuk daerah dengan akses terputus.
Kepolisian nasional (Polri) juga ikut serta: mereka menurunkan ribuan personel ke lapangan agar membantu evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan keamanan serta order.
Presiden menekankan bahwa selain menyelamatkan korban, pemerintah harus bekerja cepat memulihkan infrastruktur penting: akses jalan, jembatan, layanan komunikasi dan transportasi agar bantuan bisa terus mengalir dan pengungsi bisa dipindahkan dengan aman.
Meskipun banyak pihak mendesak penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah masih terus memonitor situasi sebelum mengambil keputusan resmi.
Ia memastikan bahwa bantuan terus dikirim dan penanganan darurat berjalan sambil menunggu data lengkap terkait korban, kerusakan, dan kebutuhan pemulihan jangka panjang.
Penanganan bencana ini dihadapkan pada sejumlah tantangan besar:
- Curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem membuat risiko longsor dan banjir susulan tetap besar menyulitkan evakuasi dan distribusi bantuan.
- Banyak kawasan terpencil dan akses jalan terputus, sehingga helikopter dan pesawat menjadi sarana utama untuk menjangkau korban.
- Infrastruktur rusak jembatan, jalan, listrik, telekomunikasi memperlambat koordinasi, komunikasi, dan respons cepat.
- Skala bencana luas dan jumlah korban dan pengungsi masif menuntut koordinasi besar-besaran dan mobilisasi sumber daya besar.
Presiden telah mengingatkan bahwa seluruh kekuatan nasional harus siap siaga secara penuh untuk menghadapi tantangan ini.
Dengan instruksi dan mobilisasi besar-besaran ini, pemerintah berencana menjalankan beberapa langkah ke depan:
- Melanjutkan distribusi bantuan dan suplai ke pengungsi, termasuk kebutuhan dasar dan kesehatan.
- Pemulihan infrastruktur kritis: jalan, jembatan, listrik, komunikasi agar akses ke daerah terpencil kembali normal.
- Monitoring cuaca dan mitigasi bencana mengingat musim hujan dan potensi hujan lebat terus ada untuk mencegah bencana susulan.
- Koordinasi antara pusat, daerah, BNPB, TNI–Polri, serta masyarakat agar bantuan tepat sasaran dan korban mendapatkan perlindungan maksimal.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan korban dan menjaga keselamatan warga terdampak. Ia meminta semua pihak kementerian, institusi keamanan, BNPB, pemerintah daerah bergerak cepat dan sinergis.
Meski banyak yang mendesak status bencana nasional, Prabowo memilih untuk menunggu hasil evaluasi, sambil memastikan bahwa aksi penanganan dan bantuan darurat sudah berjalan penuh.
Ia juga menekankan pentingnya mitigasi jangka panjang: dengan memperhatikan perubahan iklim, menjaga lingkungan, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana.