Jejak Waktu — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini menyatakan kekesalannya terkait perbandingan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang digunakan oleh Bea Cukai dengan AI yang dikembangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurut Purbaya, membandingkan kedua sistem AI tersebut secara langsung tidak tepat dan menimbulkan kesalahpahaman.
“Gue tersinggung, karena AI Bea Cukai dan Kemenkes itu berbeda tujuan dan fungsi. Menyamakan mereka itu enggak fair,” tegas Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.
Kontroversi yang Memicu Reaksi
Kontroversi muncul setelah sejumlah pihak membandingkan kinerja AI Bea Cukai dengan AI Kemenkes, terutama terkait kemampuan mendeteksi risiko, efisiensi layanan, dan integrasi data. Beberapa komentar publik menilai AI Bea Cukai lebih lambat dan kompleks dibandingkan AI Kemenkes yang lebih user-friendly.
Purbaya menanggapi komentar tersebut dengan menekankan bahwa AI Bea Cukai memiliki fokus utama pada pengawasan barang impor dan ekspor, pemungutan cukai, serta pencegahan penyelundupan, sehingga kompleksitas dan algoritmanya berbeda jauh.
Perbedaan Fungsi AI Bea Cukai dan Kemenkes
AI Bea Cukai dikembangkan untuk mendukung operasional di bidang kepabeanan dan cukai, dengan kemampuan:
- Menganalisis risiko pengiriman barang dan dokumen perdagangan
- Memastikan kepatuhan pajak dan cukai
- Mendeteksi potensi penyelundupan atau pelanggaran regulasi
- Mengotomatisasi proses klaim dan inspeksi
Sementara itu, AI Kemenkes lebih fokus pada layanan kesehatan masyarakat, seperti:
- Pemantauan data epidemiologi
- Prediksi penyebaran penyakit
- Analisis rekam medis dan manajemen rumah sakit
- Pengingat vaksinasi dan pelayanan kesehatan digital
Purbaya menekankan bahwa membandingkan kedua sistem ini seperti membandingkan apel dengan jeruk; keduanya sama-sama canggih tetapi fungsi dan tujuannya berbeda.
Respons Purbaya: Tegas dan Tersinggung
Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa kesalahan perbandingan AI bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja instansi pemerintah. Ia meminta publik memahami konteks penggunaan AI dan tidak menilai kinerja berdasarkan kesamaan permukaan.
“Setiap AI dibangun untuk kebutuhan spesifik. Jangan asal dibandingkan. Kalau dibandingkan sembarangan, nanti yang rugi reputasi instansi, bukan teknologi,” ujar Purbaya.
Dukungan dari Para Ahli Teknologi
Beberapa ahli teknologi dan AI mendukung pandangan Purbaya. Mereka menekankan bahwa setiap sistem AI dirancang sesuai kebutuhan operasional dan regulasi instansi terkait. AI Bea Cukai, misalnya, memerlukan algoritma kompleks untuk mengidentifikasi risiko perdagangan internasional, sedangkan AI Kemenkes lebih menekankan pengalaman pengguna dan layanan publik.
Menurut mereka, perbandingan tanpa konteks hanya akan menimbulkan kebingungan publik dan meremehkan kompleksitas sistem AI yang berbeda tujuan.
Tantangan AI dalam Instansi Pemerintah
Purbaya juga menyoroti tantangan implementasi AI di instansi pemerintah, termasuk Bea Cukai, seperti:
- Integrasi data dari berbagai sumber yang besar dan heterogen
- Keamanan dan kerahasiaan data sensitif
- Pelatihan pegawai agar mampu memanfaatkan AI secara optimal
- Penyesuaian regulasi dan SOP untuk sistem otomatis
Ia menegaskan bahwa keberhasilan AI Bea Cukai tidak bisa diukur hanya dari kemudahan penggunaannya, melainkan dari efektivitas dalam mendukung pengawasan, kepatuhan, dan integritas sistem perdagangan.
Purbaya Ajak Publik Memahami Teknologi Secara Bijak
Selain menegaskan perbedaan fungsi AI, Purbaya juga mengajak publik untuk lebih bijak dalam menilai teknologi pemerintah. Ia menekankan pentingnya literasi digital dan pemahaman konteks sebelum mengeluarkan penilaian atau komentar publik.
“AI itu alat. Nilainya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jangan cuma melihat tampilan depan, tapi pahami tujuannya,” tambah Purbaya.
AI Tidak Bisa Disamakan Secara Sembarangan
Kontroversi ini menekankan bahwa setiap sistem AI memiliki fungsi dan tujuan spesifik. AI Bea Cukai dirancang untuk pengawasan perdagangan, sedangkan AI Kemenkes berfokus pada layanan kesehatan. Menyamakan kedua sistem tanpa memahami konteksnya bisa menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi negatif.
Respons tegas Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjelaskan perbedaan fungsi AI dan mendorong publik untuk lebih memahami teknologi. Dengan edukasi dan literasi digital yang tepat, masyarakat diharapkan dapat menilai teknologi secara objektif dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam memanfaatkan AI untuk pelayanan publik yang lebih baik.