Jejak Waktu — Ketua Umum PBNU periode 2015-2020, KH Said Aqil Siroj, mengusulkan agar Persatuan Bangsa Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertimbangkan pengembalian konsesi tambang yang dikelola kepada pemerintah. Usulan ini muncul dalam konteks menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dan memastikan manfaat tambang dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
KH Said Aqil menekankan bahwa meski PBNU pernah memiliki hak kelola terbatas dalam sektor tambang, langkah pengembalian ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral organisasi terhadap rakyat.
Latar Belakang Konsesi Tambang
PBNU diketahui memiliki beberapa konsesi tambang yang diperoleh pada masa lalu sebagai bagian dari investasi untuk mendukung kegiatan organisasi, termasuk pendidikan dan sosial. Konsesi ini mencakup tambang mineral dan batu bara di beberapa provinsi.
Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kedaulatan sumber daya alam, muncul diskusi internal tentang apakah pengelolaan konsesi oleh organisasi non-pemerintah masih relevan. KH Said Aqil menilai pengembalian konsesi dapat memperkuat posisi pemerintah dalam mengatur sumber daya strategis.
Alasan Pengembalian Konsesi
Menurut KH Said Aqil, ada beberapa alasan penting mengapa PBNU perlu mempertimbangkan pengembalian konsesi tambang:
- Kedaulatan Nasional – Sumber daya alam adalah milik rakyat dan negara. Pengelolaan oleh pemerintah memastikan kontrol strategis atas cadangan tambang.
- Transparansi dan Akuntabilitas – Pengelolaan tambang oleh pemerintah lebih mudah diawasi dan diatur, mengurangi risiko konflik kepentingan.
- Manfaat untuk Masyarakat – Pendapatan dari tambang yang dikelola pemerintah bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
- Nilai Moral dan Etika – Sebagai organisasi keagamaan dan sosial, PBNU perlu menjaga reputasi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
Usulan ini mendapat perhatian luas karena menyentuh aspek strategis ekonomi nasional sekaligus nilai etika organisasi.
Respon PBNU dan Pengurus
Pengurus PBNU menyambut baik masukan KH Said Aqil. Sekretaris Jenderal PBNU, [Nama Sekjen], menyatakan bahwa usulan tersebut akan dibahas secara mendalam melalui forum internal.
“Kami menghargai pandangan KH Said Aqil. PBNU selalu menempatkan kepentingan umat dan bangsa sebagai prioritas. Keputusan terkait konsesi akan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi,” jelasnya.
Dampak terhadap Aktivitas Organisasi
Salah satu pertimbangan dalam pengembalian konsesi adalah dampaknya terhadap pendanaan PBNU. Konsesi tambang selama ini menjadi salah satu sumber dana untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah.
KH Said Aqil menegaskan bahwa pengembalian konsesi tidak berarti PBNU kehilangan kemampuan finansial. Organisasi tetap dapat mengandalkan sumber pendanaan lain, termasuk wakaf, donasi anggota, dan program kemitraan dengan pemerintah atau swasta.
Kedaulatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Usulan KH Said Aqil juga sejalan dengan wacana nasional terkait pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Beberapa pakar ekonomi menilai pengembalian konsesi dapat memperkuat kontrol pemerintah terhadap mineral dan energi strategis, sekaligus memastikan distribusi keuntungan lebih merata bagi rakyat.
Dengan demikian, keputusan PBNU akan memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan, terutama dalam konteks ketahanan energi dan pembangunan nasional.
Respons Pemerintah dan Regulasi
Beberapa pejabat pemerintah menyambut positif inisiatif pengembalian konsesi. Mereka menilai langkah ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Selain itu, pengembalian konsesi juga sejalan dengan regulasi nasional tentang pertambangan dan tata kelola sumber daya alam yang menekankan transparansi, keberlanjutan, dan kepentingan publik.
Tantangan dan Pertimbangan Strategis
Meski mendapat dukungan moral, proses pengembalian konsesi tidak mudah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain:
- Prosedur hukum dan administratif – Konsesi memiliki izin resmi yang harus ditransfer secara legal kepada pemerintah.
- Evaluasi aset dan nilai ekonomi – PBNU perlu memastikan proses pengembalian berlangsung adil tanpa merugikan organisasi.
- Pengelolaan sumber daya manusia – SDM yang selama ini mengelola konsesi harus disiapkan untuk transisi ke pengelolaan pemerintah.
KH Said Aqil menekankan perlunya perencanaan matang dan dialog terbuka antara PBNU, pemerintah, dan pihak terkait untuk memastikan proses berjalan lancar.
Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya
Usulan KH Said Aqil Siroj agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah menegaskan prinsip bahwa kepentingan bangsa dan rakyat harus diutamakan. Langkah ini bukan sekadar pengalihan aset, tetapi simbol tanggung jawab moral dan strategis organisasi terhadap kedaulatan sumber daya alam.
Dengan pengelolaan tambang oleh pemerintah, diharapkan manfaat ekonomi dapat lebih merata, transparansi terjaga, dan PBNU tetap fokus pada peran sosial, pendidikan, dan dakwah. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bagaimana organisasi masyarakat dapat berkontribusi pada kepentingan nasional tanpa mengesampingkan etika dan tanggung jawab moral.